Berdasarkan Surat Edaran No. 3/SE-100.TU.03/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, maka layanan informasi pertanahan secara elektronik mulai dijalankan, salah satunya adalah pengecekan sertipikat elektronik, namun muatan informasi data dalam pengecekan elektronik sering kali memberikan informasi yang tidak sesuai dengan data pada fisik asli sertipikat. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan data checking sertipikat secara online di kantor PPAT kota Malang. Apa kendala yang dihadapi PPAT dalam proses checking sertipikat secara online di kantor Kementerian ATR/BPN kota Malang. Bagaimana upaya problem solving checking sertipkat secara online terhadap pencegahan terjadinya sengketa oleh PPAT kota Malang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah dengan memakai jenis penelitian hukum empiris (yuridis-empiris), adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan dan jenis data sekunder dari penelitian pustaka, lokasi penelitian yang berlokasi di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kota Malang, dengan metode pendekatan sosiologi hukum sociologi of law, teknik pengumpulan data dengan, observasi dan wawancara. Analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (Editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (concluding). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Prosedur pelaksanaan pemeriksaan data checking sertipikat secara online yang dilakukan PPAT yaitu melalui Aplikasi Mitra Kementerian memasukan data sesuai sertipikat. Kendala yang dihadapi PPAT dalam proses checking sertipikat secara online yaitu terdapat kesalahan pada hasil pengecekan sertifikat hak atas tanah dengan fisik sertipikat asli, dalam pengaplikasianya sering terjadi system maintenance (perawatan sistem), tumpang tindih bidang, hasil pengecekan sertipikat secara elektronik terdapat Hak Tanggungan padahal dan hasil pengecekan sertipikat secara elektronik terdapat Hak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) terhutang. Upaya problem solving checking sertipkat secara online terhadap pencegahan terjadinya sengketa yaitu dapat di selesaikan secara prosedural dengan datang ke kantor Kementerian ATR/BPN.