Perkembangan ekonomi yang cukup lambat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dengan perkembangan penduduk yang cukup pesat berdampak pada sulitnya individu untuk memiliki sebuah hunian. Harga tanah yang mahal menyebabkan semakin sulitnya masyarakat untuk memiliki rumah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan rumah bersubsidi yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa Kredit/Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) agar dapat memperoleh hunian yang layak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sosial Pemerintah Kabupaten Malang tentang adanya program perumahan bersubsidi kepada MBR di Perumahan Bumi Bandara Singosari. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perolehan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan alur kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rumah bersubsidi telah dilaksanakan dengan baik mulai dari aspek 1) organisasi meliputi pembagian tugas, bentuk koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, 2) interpretasi meliputi pemahaman pihak pelaksana kebijakan dan pemahaman masyarakat, serta 3) penerapan meliputi kepatuhan proses implementasi kebijakan, nominal harga dan sistem pembayaran KPR Sejahtera, kesesuaian fasilitas, sarana, prasarana, dan kualitas bangunan rumah. Kebijakan tersebut juga telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai faktor yaitu aturan yang jelas, tingginya pemahaman dan tugas para pelaksana kebijakan, dan pola koordinasi yang baik. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan yaitu pihak pengembang yang kurang tanggap dalam penyelesaian masalah dan belum terlaksananya tahap pengawasan. kata kunci: Rumah Bersubsidi