Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan evaluasi kebijakan e-lppd pada dunia pemerintahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu. Hadirnya kebijakan e-lppd dalam dunia pemerintahan di Indonesia menjadi satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan dunia pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Dengan munculnya e-lppd yang dilandasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Elektronik, proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional atau dengan datang langsung ke kantor pemerintah. Hasil yang diperoleh diketahui bahwasannya, dalam pelaksanaan e-lppd, tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya yang terjadi di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu. Ada beberapa poin dalam kebijakan ini yang dapat dievaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini di kemudian hari. Seperti halnya pada proses penyusunan laporan secara elektronik yang belum maksimal dikarenakan pergeseran pejabat disaat pelantikan menjadikan pejabat ini tidak tahu sehingga memulai dari nol lagi. Dan mengenai apakah kebijakan ini sudah berjalan secara efektif seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, transparan dan akuntabel, kebijakan e-lppd ini mampu memenuhi sesuai peraturan yang ada. Melalui proses evaluasi yang telah dilakukan ditemukan beberapa rekomendasi dan saran yang dapat peneliti berikan yakni dengan optimalisasi proses sosialisasi pada SKPD Kota Batu sehingga kehadiran e-lppd ini lebih dikenal dan dapat dimaksimalkan penggunaannya oleh SKPD Kota Batu. Selain itu optimalisasi pelatihan pada pengisian laporan juga menjadi salah satu saran agar para SKPD Kota Batu tidak kesulitas dalam melakukan pengisian. Kata Kunci: Evaluasi, E-Lppd, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah