Upaya pelaksanaan kebijakan tentang pemeliharaan dan penilikan jalan berguna untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat pengguna jalan. Upaya pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai pemberian pelayanan berupa perbaikan, pencegahan kondisi jalan agar tidak mengalami kerusakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi atar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang terhambat oleh kekurangan tersebut kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya financial. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan minimnya sumber daya finansial berdampak pada jalannya pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Dari hambatan tersebut berdampak pada hasil pelaksanaan pemeliahraan jalan tidak sesuai yang diharapkan. Namun dibalik itu sebagian masyarakat menganggap bahwa pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga telah menunjukkan respon yang cukup maksimal dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang. Dukungan masyarakat pulalah yang menjadi motivasi bagi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pemeliharaan dan Penilikan Jalan