Pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia bagi penyadang disabilitas di indonesia masilah menjadi permasalahan tersendiri, hal ini terlihat dari data yang ada dari dinsos dari tahun 2020 di kota Malang mengalami peningkatan sebanyak 1284 orang. Pelayanan yang tidak maksimal akibat susahnya akses publik serta adanya rasa diskriminasi yang dialami oleh para penyadang disabilitas serta hal tersebut diadospi juga didalam PERDA kota Malang Nomor 02 tahun 2014 terkait perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan serta kebijakan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam hal pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya Penyandang Disabilitas di Kota Malang. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dipilihnya jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti ini menggunakan teori yang didasarkan pada teori Edwars III (1980:10) yang mempunyai empat faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, yakni: “komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari faktor keberhasilan sebuah implemetasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih ditemukanya point yang tidak terpenuhi beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan implementasi program pelayanan disabilitas yaitu: Kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Malang khususnya untuk program Pelayanan penyandang disabilitas ini masih kurang baik. Terutama Sumber Daya Anggaran bantuan yang masih tidak teratur tersalurkan dikarenakan dari pemerintah kuota data penerimaan semakin menurun, namun jumlah disabilitas setiap tahun nya semakin meningkat, sehingga bantuan yang diterima belum teratur. Saran untuk Dinas Sosial kedepan nya khususnya pelaksana program perlunya peningkatan koordinasi untuk komunikasi, Kemudian SDM perlunya untuk validasi ulang data, perlu adanya peningkatan dan pelatihan pada devisi tertentu, perlu adanya penyederhanaan SOP. Kata Kunci: Implementasi,Pelayanan Publik, Disabilitas