Optimalisasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang

Abstract

Barang Milik Negara menjadi aset negara yang perlu diolah untuk dioptimalkan pemanfaatanya. Dalam mengolah BMN diperlukan standar operasional prosedur yang menjadi pedoman dalam bekerja untuk meminimalisir kesalahan. Pada praktiknya, penilaian BMN berupa tanah dan bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang (KPKNL) Malang masih mengalami beberapa kendala yang berpotensi menghambat proses penilaian Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan. Kendala tersebut diantaranya adalah pertama, adanya beban kerja yang berlebihan karena KPKNL Malang menjadi KPKNL dengan wilayah kerja terbanyak di Jawa Timur yaitu 10 wilayah kerja. Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, dan ketiga hari kerja yang terbatas oleh regulasi yang ada. Kendala-kendala tersebut ditakutkan akan mempengaruhi pelaksanaan penilaian yang tidak optimal. Sistem dan prosedur yang kaku dapat memengaruhi hasil penilaian, sementara penilaian itu sendiri berperan penting dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen dari George R.Terry, teori manajemen aset oleh Hariyono (2007) dengan menggunakan prinsip POLC (planning, organizing, leading, controlling), menggunakan teori 6 indikator pokok Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diantaranya efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, dan peta kerja, dan 6 prinsip pelaksanaan SOP yang diantaranya adalah konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat, seluruh unsur memiliki peran penting, dan terdokumentasi dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem dan prosedur penilaian BMN tanah dan bangunan di KPKNL Malang sudah menerapkan prinsip manajemen oleh Hariyono yang diterapkan melalui pendistribusian tugas yang fleksibel dan komunikatif. Proses tersebut meliputi tahapan planning oleh Seksi PKN, organizing oleh Seksi Penilaian, leading oleh semua seksi sesuai dengan jobdesk masing-masing, dan controlling oleh Seksi Kepatuhan Internal (2) Pelaksanaan Penilaian BMN Tanah dan Bangunan di KPKNL Malang dihadapkan pada sejumlah kendala, termasuk beban kerja yang berlebihan akibat tanggung jawab yang meliputi 10 wilayah di Jawa Timur. Untuk mengatasinya, Seksi Penilaian menerapkan lintas seksi dan skala prioritas untuk mengidentifikasi tugas yang paling penting atau mendesak. Sementara keterbatasan SDM dan terbatasnya hari kerja diatasi dengan prinsip sekali jalan dan pemangkasan SOP. (3) Penerapan SOP dalam penilaian BMN tanah dan bangunan di KPKNL Malang berdampak terhadap efektivitas dan transparansi pengelolaan barang milik negara, transparansi bisa dilihat dari penerapan manajemen kerja yang komunikatif dan kolaboratif dimana semua pihak memiliki peran penting sehingga, KPKNL Malang memberikan hasil yang optimal. Kemudian, transparansi juga tercermin dari kelengakapan KPKNLMalang dalam membuat Laporan Penilaian yang akurat dan kredibel. Kata kunci : Barang Milik Negara, Standar Operasional Prosedur, manajemen aset, optimallisasi penilaian tanah dan bangunan