Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Malang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Nuraini Tri Wijayanti, NPM 22001091023, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implemenetasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Malang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dosen Pembimbing I: Dr. Afifuddin, S. Ag., M. Si. Dosen Pembimbing II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M. AP. Implementasi kebijakan memerlukan pengawasan dan pendampingan untuk menjaga keberlanjutan program. Peningkatan populasi di Kota Malang dapat memudahkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui retribusi parkir. Retribusi parkir, sebagai bagian dari retribusi daerah, memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan potensi sumber pendapatan ini secara optimal, khususnya melalui retribusi parkir. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah merencanakan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan dukungan retribusi parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Malang dalam meningkatkan PAD, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang retribusi jasa umum masih menghadapi beberapa kendala. Implementasi kebijakan retribusi parkir tidak mudah karena melibatkan masyarakat luas. Dinas Perhubungan Kota Malang berusaha memenuhi target PAD yang ditetapkan pemerintah, meskipun target tersebut dianggap tinggi dan sulit dicapai oleh dinas maupun juru parkir. Faktor pendukung dalam penelitian ini meliputi dukungan pemerintah dan masyarakat, sedangkan faktor penghambat mencakup sarana dan prasarana serta perubahan cuaca. Kata kunci: Kebijakan, Retribusi Parkir, parkir, PAD