Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Abstract

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan sadar yang bersifat terencana, sistematik dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahtraan sosial yang bersifat keberlanjutan. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu kurang maksimal seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan Kepulauan Masalembu, seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam mencarikan solusi pemecah masalah bagi masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pristiwa ataupun fenomena yang terajadi. Pengumpula data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti melihat permasalahan serta dapat memberi solusi atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat nealyan seperti, pemberian pendidikan dan pelatihan,penyuluhan dan pendampingan, penyediaan sarana dan prasarana, pencarian mitra usaha serta pembentukan kelembagaan nelaya. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya, peningkatan sumberdaya manusia pada nelayan dan adanya anggaran yang diberikan. Namun dalam pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut masih terdapat beberapa kendala seperti, Kurangnya sumberdaya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, terbatasnya anggaran, kurangnya teknologi dan transportasi kurang memadai. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pemberdayaan masyarakat nelayan.