Terdapat dugaan tidak efektifnya suatu pelaksanaan peraturan perundangundangan di Kabupaten Malang, terkait Pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Ayat (4) dan ayat (5) dari Pasal 111 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tersebut, mengatur mengenai lampiran akta dan proses tahapan yang harus dilalui oleh para pemohon yang berkepentingan pada saat melakukan permohonan peralihan hak karena pewarisan yang sesuai dengan kesepakatan para ahli waris. Guna menjawab dugaan tersebut, maka penelitian pada tesis ini dilakukan melalui suatu jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan, merujuk pada data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi,serta sumber data sekunder yang terdiri baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kesemua data primer tersebut akan disusun secara sistematis serta dianalisis guna mendapatkan suatu hasil kesimpulan. Dari hasil analisis data primer yang didapatkan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, di Kabupaten Malang pelaksanaan atas Pasal 111 ayat (4) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sudah berjalan dengan efektif, sedangkan pelaksanaan Pasal 111 ayat (5) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tidak berjalan dengan efektif, yang disebabkan oleh adanya suatu kebijakan atas arahan suatu proses tahapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pendaftaran tanah. Untuk itu sekiranya diperlukan suatu upaya-upaya alternatif yang harus segera dilakukan oleh semua pemangku kepentingan khususnya Notaris, agar pelaksanaan atas pendaftaran hak karena pewarisan di Kabupaten Malang dan di seluruh wilayah Indonesia, dapat sepenuhnya berjalan dengan efektif