Kepemilikan tanah pada anak dan pasangan perkawinan campuran sering kali menjadi masalah tersendiri. Pada kepemilikan tanah perkawinan campuran di Indonesia bermasalah karena tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Kota Blitar menjadi kota terbanyak nomor dua penyumbang Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu alasan banyaknya perkawinan campuran yang terjadi di Kota Blitar. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana status kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran di Kota Blitar, Kedua, Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran dalam kepemilikan tanah di Kota Blitar Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah hak atas tanah bagi anak dalam perkawinan campuran bisa dimiliki denga hak milik jika anak tersebut telah terdaftar dalam sistem indonesia dan sudah memilih menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia setelah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia hanya boleh memiliki hak pakai atas tanah selama tidak memiliki perjanjian perkawinan.