Implikasi Yuridis Penulisan Akta Notaris Dan Akta Ppat Yang Tidak Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia

Abstract

Penelitianinidilakukandengantujuanuntukmengetahuibagaimanaimplikasiyuridisle galitassertipikatkepemilikanhakatastanah yang mengandungcacathukum. Denganmenggunakanmetodepenelitianyuridisnormatif, disimpulkan : 1. Indikator yang menjadi syarat adanya cacat hukum dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanahsecaraadministrasiadalahadanyakesalahanprosedurdalam proses penetapan dan/ataupendaftaranhaktanah, kesalahan proses pendaftaranperalihanhak dan/atausertipikatpengganti, kesalahanprosedurdalam proses pendaftaranpenegasan dan/ataupengakuan ha katas tanahbekasmilikadat, kesalahanprosedurdalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitunganluas, tumpeng tindihhakatausertipikat ha katas tanah, kesalahansubyek dan/atauobyekhak, kesalahan lain dalampenerapanperaturanperundang-undangan. Kemudianindikatorsyaratadanyacacathukumsecarayuridisyaituadanyasertipikatasli tapipalsu, sertipikatpalsu dan tumpangtindih. 2. Adanya Keputusan PTUN tidak secara otomatis merubah legalitas kepemilikan Hak atas tanah seseorang, melainkan dengan keputusan PTUN tersebut oleh para pihak dapat dijadikan alat bukti ketika mengajukan gugatan kepemilikan hak atas tanah ke Pengadilan Negeri. Sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang terkait dengan cacat yuridis dalam proses penerbitan sertipikat dapat menjadi dasar bagi pemilik hak atas tanah untuk menindaklanjuti ke BPN untuk proses penerbitan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum administrasi negara asas contrarius actus suatu badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan berwenang membatalkan atau mencabut. Dalam hal penyelesaian sertipikat secara yuridis pemohon dapat menggugat atau mengajukan banding administrasi apabila dirasa keputusan Pengadilan kurang memuaskan.