Pengaturan pendaftaran dan pendirian Perseroan Komanditer terdapat 2 (dua) aturan hukum yang berbeda dalam pengaturannya. Pertama menurut Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer diwajibkan untuk mendaftar di Pengadilan Negeri, Kedua, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perseroan Komanditer diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Adminitrasi Badan Usaha. Dari 2 (dua) dasar hukum tersebut terjadi pertentangan norma diantara keduanya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pendaftaran Perseroan Komanditer. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui legalitas pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer yang melebihi batas maksimal. Jenis Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu perundang-undangan dan literatur serta hasil-hasil penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (library research). Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer yang melebihi batas maksimal tidak ada sanksi, hanya berkaitan dengan kredibilitas Perseroan Komanditer itu sendiri apabila tidak mendaftar nantinya karena nama tersebut bisa digunakan oleh Perseroan Komanditer lain. Adanya dualism ketentuan Peraturan Perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan keragu-raguan, kebingungan serta kerugian terhadap pihak lain.