Eksistensi PPAT sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sampai saat ini sangat dibutuhkan jasanya bagi masyarakat. Hal ini membuat perlu adanya lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT agar PPAT dalam melakukan pekerjaanya berjalan sesuai dengan peraturan perundanganundangan dan kode etik. Dalam melakukan pekerjaan dan jabatan PPAT, kode etik sangat vital sebagai pedoman dalam menjalankan langkah keprofesionalan dalam praktik PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan, penanganan, hambatan dan kendala dalam pembinaan dan pengawasan PPAT Kabupaten Malang terhadap kode etik oleh MP2D. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundangundangan yang bersangkut paut dengan dengan isu hukum yang akan diteliti. Kemudian penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan PPAT terhadap kode etik di Kabupaten Malang cukup patuh dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembinaan dan pengawasan PPAT Kabupaten Malang terhadap kode etik harus melibatkan MP2D, namun MP2D di Kabupaten Malang masih belum berjalan. Sehingga membuat MPD Notaris Kabupaten Malang berinisiatif untuk menggantikan sementara peran MP2D dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kepada MPD Notaris terkait dengan dugaan pelanggaran PPAT dimana masyarakat masih belum mengetahui apa itu MP2D beserta fungsi dan tugasnya.