Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030

Abstract

Fenomena alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan, tempat wisata, hotel ataupun pembangunan lain guna menunjang kehidupan masyarakat Kota Batu terus mengalami peningkatan yang siginifikan. Terlepas dari peningkatan tersebut, masih dijumpai pembangunan yangbelum memperhatikan akan tata ruang wilayah. Hal ini diketahui dengan terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan serta berkurangnya RTH Publik Kota Batu.Berangkat dari hal ini mendorong untuk dilakukannya evaluasi kebijakan pemerintah Kota Batu yang didasarkan pada Perda Kota Batu No 7 tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 agar implementasi penataan ruang di Kota Batu dapat lebih terarah sebagaimana peruntukannya guna menunjang perkembangan Kota Batu ke depannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,mengevaluasi serta menganalisis kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 yang sesuai dengan peruntukannya, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penataan ruang di Kota Batu.Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitiankualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada analisanya peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dengan model CIPP (context, input, process, dan product) oleh Stufflebeam (2014) mengenai evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap masukan, evaluasi terhadap proses dan evaluasi terhadap dampak/ hasil. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data collection, data condensation, data display, dan conclusion sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (2014: 12-14). Peneliti menggunakan triagulasi sumber dan triagulasi teknik guna memastikan keabsahan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Berdasarkan tahapan evaluasi konteks, input, proses dan produk, penerapan kebijakan penataan ruang di Kota Batu masih terdapat ketidaksesuaikan.Namun, mengenai peningkatan RTH Publik telah dilakukan sebagaimana arahan dari kebijakan penataan ruang.(2)beberapa kendala yang dihadapi dalam penataan ruang di Kota Batu diantaranya yaitu Kepastian Hukum, Topografi Wilayah, dan Minimnya Partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, RTRW