Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan tentang Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di Satlantas Polresta Malang Kota. Fenomena yang terjadi saat ini diberbagai kota besar dan kecil di seluruh Indonesia khususnya yang berkenaan dengan pengurusan pembuatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ), bahwa isu yang berkembang tentang pelayanan pembuatan atau perubahan BPKB masih terkesan kurang memuaskan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan atau perubahan BPKB tercermin oleh perlakuan yang kurang transparansi, dan tidak tepat waktu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan kualitas pelayanan yang bisa dilihat dari bukti fisik dari unit BPKB, Ketanggapan dari karyawan, dan kehandalan dalam menggunakan alat bantu seperti, Media sosial & Komputer. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh diketahui bahwasannya, dalam pelaksanaan penerbitan BPKB, tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya yang terjadi di Satlantas Polresta Malang Kota. Ada beberapa poin dalam pelayanan ini yang dapat dievaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan ini di kemudian hari. Seperti halnya pada proses penerbitan BPKB masih terkesan sering terlambat dari waktu yang telah di tentukan. Dan mengenai pertanyaan apakah kualitas pelayanan dalam Penerbitan BPKB sudah baik dan sesuai dengan SOP yang ada. Melalui proses evaluasi yang telah dilakukan ditemukan beberapa rekomendasi dan saran yang dapat peneliti berikan yakni dengan Unit BPKB harus menambah jumlah personil yang ada di kantor agar proses penerbitan BPKB tidak terlambat. Selain itu ketua Unit BPKB wajib mempertegas karyawan agar bekerja tepat waktu sehingga pekerjaan tidak terbengkalai. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, BPKB