Penyelesaian Sengketa Terhadap Metode Konsinyasi Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Abstract

Dari hasilpenelitiandiketahuibahwapenitipan ganti kerugian (konsinyasi) dalam pengadaan tanah berbeda atau tidak sesuai dengan penitipan sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata, karena konsinyasi dalam pengadaan tanah secara umum timbul karena adanya keberatan mengenai besarnya jumlah ganti kerugian antara pemerintah dengan masyarakat, sedangkan dalam KUHPerdata dikarenakan untuk melunasi hutang perjanjiannya dalam suatu hubungan perikatan. Secara yuridis, konsinyasi dalam pengadaan dibenarkan berdasarkan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Konsinyasi dalam pengadaan tanah tidak sesuai dengan asas kesepakatan, namun dikarenakan adanya konsekuensi atas fungsi sosial atas tanah yaitu masyarakat harus merelakan hak atas tanah dicabut demi kepentingan umum, makakonsinyasi dibenarkan dalam pengadaan tanah disebabkan esensi hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang itu mempunyai fungsi sosial yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adapun penyelesain sengketa tentang konsinyasi ini atau maslah ganti rugi bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat akan tetapi jika tidak bisa maka dapat dilakukan dengan penitipan di pengadilan negeri.