Penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan E-Government di masa pandemi Covid-19 serta faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan E-Government Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode penelitian kualitiatif. Data terkumpul merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai data penjelas bahan analisis penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian, analisis data menggunakan miles &huberman yang terdapat pengumpulan data, reduksi data, display data dan veryfikasi/ yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip E-Government diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan setidaknya dua hal penting. Pertama, proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Pemda Bojonegoro, pelaporan tentang indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik atas penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun penerapan E-Government yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro meliputi E-Budgeting, E-Musrenbang, E- Procurement, E-Planning dan E-Monev. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini meliputi penerapan E-Government dengan lebih teliti bagi pihak pemerintahan, pengembangan dan peningkatan kinerja serta inovasi Pemda Kabupaten Bojonegoro dan penyediaan akses internet yang optimal mengingat bahwa ketidakstabilan akses internet menjadi kendala utama Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam melakukan pelayanan publik.
Kata Kunci: Electronic-Government