Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Terhadap Perjanjian Baku Di Tinjau Dari Kepastian Hukum

Abstract

Perjanjian baku adalah suatu Perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam Perjanjian tersebut, sehingga biasanya Perjanjian baku sangat berat sebelah. Untuk dapat membatalkannya perlu menonjolkan apakah dengan kontrak tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap posisi tawar-menawar, sehingga eksistensi unsur "kata sepakat" di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi. Namun begitu, walupun banyak kelemahannya eksistensi dari Perjanjian baku itu sendiri sangat diperlukan terutama dalam bisnis yang melibatkan Perjanjian dalam jumlah banyak. Adapun kekurangan dari Perjanjian baku tersebut adalah kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam Perjanjian. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaiman konsekuensi hukumnya jika dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung klausula eksonerasi? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang diberlakukan oleh pelaku usaha? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Hasil penelitian, Pertama, Keberadaan perjanjian baku dalam masyarakat sudah sangat melekat, terutama bagi para pelaku usaha. Dengan adanya perjanjian baku pelaku usaha apat menghemat waktu dan melaksanakan perjanjian secara efisien. Yang menjadi masalah adalah isi dari perjanjian baku. Dikarenakan perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dalam hal ini pelaku usaha, maka pelaku usaha mungkin saja memanfaatkan klausula yang ada di dalamnya untuk digunakan pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab bahkan mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Kedua, bahwa perjanjian baku itu tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya ketentuan mengenai kebebasan berkontrak.