Evaluasi Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Studi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tegalgondo Kabupaten Malang )

Abstract

Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi serta kesehatan di Indonesia menyebabkan masyarakat cenderung memiliki pola pikir yang tidak berkembang. Sehingga pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Dengan dilaksanakannya program tersebut dijadikan sebagai bentuk harapan bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut maka perlu dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KPM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan obsevasi. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KPM pada Desa Tegalgondo telah berjalan dengan efektif dan mampu mengentas angka kemiskinan. Hal tersebut dapat terlihat dari terjadinya perubahan signifikan yang dirasakan oleh KPM. Seperti halnya banyaknya KPM yang mengalami peningkatan pendapatan, minimalya pengeluaran yang dikelurkan, mudahnya pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, tingginya anggota keluarga KPM yang memperoleh pendidikan tinggi, dan terjadinya perubahan pola pikir serta kemandirian KPM. Selain itu, adanya peran kuat Pemerintah Desa dengan melakukan kegiatan pemantauan dan pemberian fasilitas pelatihan SDM untuk KPM yang dapat digunakan sebagai bekal keterampilan. Adanya peran aktif KPM dengan mengikuti segala kegiatan pelatihan SDM dan adanya peran pendamping yang bersentuhan langsung dengan KPM, sehingga memudahkan pendamping untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya penghambat selama pelaksanaan program PKH tersebut dijalankan. Selama program tersebut berjalan hambatan yang dirasakan yaitu terlambatnya pencairan dana yang terjadi dikarenakan sebab yang tidak pasti dan tidak cairnya dana peserta aktif dikarenakan tidak dilakukannya sinkronisasi data KPM oleh pihak desa.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat