Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Malang untuk Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Program Kotaku di Zona II Kampung Heritage Kayutangan Kelurahan Kauman Kota Malang)

Abstract

Program Pembangunan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah suatu usaha ataupun rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dan masyarakat. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan tentang pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program KOTAKU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh, serta untuk mengetahui apa saja dampak yang mempengaruhi program Kotaku dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh di zona II Kampung Heritage Kayutangan, Kelurahan Kauman, Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Fokus penelitian ini berdasarkan pada teori implementasi kebijakan publik dari Riant Nugroho (2003:162-163) yang menjelaskan mengenai empat elemen pelaksanaan pada Implementasi Kebijakan, antara lain; Implementasi Strategy (pra implementasi); Pengorganisasian (Organizing); Penggerakan Kepemimpinan; dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Program KOTAKU belum cukup maksimal pada kegiatan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan ada beberapa hasil dari prosedural pelaksanaan kebijakan tersebut belum tercapai keefektifan program KOTAKU secara menyeluruh dan masih terdapat dampak-dampak negatif dari kegiatan pelaksanaan Program KOTAKU yang dilaksanakan di zona II Kampung Heritage Kayutangan, Kelurahan Kauman, Kota Malang. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan