Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengamanatkan tujuan kepariwisataan yang diwujudkan melalui kebijakan pengembangan desa wisata dengan partisipasi masyarakat sebagai basisnya. Proses implementasi kebiajakan tersebut masih ditemui permasalahan diantaranya kurangnya sumber daya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, serta struktur birokrasi yang belum maksimal. Hal tersebut melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Poncokusumo yang difokuskan pada objek wisata Jamun Spot Sunset (JSS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo Kabupaten Malang serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada analisanya peneliti menggunakan 2 teori. Pertama, teori implementasi kebijakan menurut Edward III dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kedua, partisipasi masyarakat menurut Marschall (dalam Darin, 2022) dengan 3 indikator yaitu adanya kelompok untuk menampung partisipasi, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, dan adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data collection, data condensation, data display, dan conclusion sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Hubberman, dan Saldana (2014: 12-14). Peneliti menggunakan triagulasi sumber dan triagulasi teknik guna memastikan keabsahan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut Edward III dan partisipasi masyarakat menurut Marschall (dalam Darin, 2022), implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo sudah berjalan dengan baik. (2) Faktor pendukung meliputi faktor internal yaitu kerja sama antar pemangku kebijakan dan kerja keras anggota Pokdarwis serta faktor eksternal yaitu potensi bentang alam dan budaya. Sedangkan faktor penghambat meliputi faktor internal yaitu kemampuan public speaking SDM pengelola serta hambatan secara eksternal yaitu sarana prasarana berupa akses jalan dan sumber air serta kurangnya dukungan dana. kata kunci : Pengembangan Desa Wisata, Objek Wisata