Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Malang (Studi Kasus Pelayanan Publik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang)

Abstract

Dalam penerapan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti memilih jenis kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang penerapan good governance di Kantor Bakesbangpol Kota Malang. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, obseervasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 4 komponen yaitu antara lain : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan Teknik pemeriksaan peneliti menggunakan Teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teori penerapan prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP (United Nations Development Programme) melalui LAN dikutip Tangkilisan (2005:115). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan prinsip good governance sudah diterapkan dengan baik yakni partisipasi, penerapan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan strategi visi. Tetapi ada prinsip yang belum dimaksimalkan seperti prinsip efektivitas, dimana pegawai di instansi tersebut masih belum sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan fasilitas sarana prasarana terutama aplikasi presensi yang masih ada kendala. (2) Faktor pendukungnya yaitu memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM), menggunakan fasilitas sarana dan prasarana, dan adanya dana anggaran untuk Kantor Bakesbangpol Kota Malang dan bila faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan good governance antara lain : Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan sehingga hasil kerja tidak maksimal, sering terjadinya mis komunikasi antara pegawai, masyarakat, ormas, dan lain-lain, dan fasilitas sarana dan prasarana untuk pegawainya yang kurang terutama aplikasi presensi (SIPRETI) yang masih belum lancar atau terdapat kendala.