Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Proses Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Sebagai Upaya Asset Safety Dan Kejelasan Status Hukum (Studi Kasus Di Bank Btn Kantor Cabang Malang)

Abstract

Kebutuhan akan tempat tinggal yakni rumah sangat diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya. Rumah berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berkomunikasi bagi keluarga. Kemampuan dalam ekonomi yang menjadikan pertimbangan bagi setiap keluarga untuk membangun atau membeli rumah hunian. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit jangka panjang yang diberikan bank bekerja sama dengan pengembang untuk memberikan kemudahan bagi konsumen agar memiliki rumah sendiri dengan pembayaran sistem angsuran kepada bank. Setiap pembiayaan atau kredit memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya wanprestasi. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana peran dan fungsi Notaris dalam proses KPR di BTN Malang ? (2) Bagaimana upaya asset safety dan kejelasan status hokum yang dilakukan notaris? Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Analisa data dilakukan secara deskritif kualitatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dengan memanfaatkan Data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu, peran dan fungsi notaris dalam hal perjanjian KPR yakni notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen- dokumen legal yang sah. Upaya safety asset yang dilakukan Notaris dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Malang, diantaranya membuat Akta Kuasa Menjual, Surat Keterangan Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dan bilamana terjadinya debitur wanprestasi maka oleh Bank BTN Cabang Malang mengajukan permohonan kepada Notaris/PPAT untuk meningkatkan Surat Keterangan Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ke Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang selanjutnya oleh Notaris/PPAT didaftarkan pada Kantor Pertanahan guna diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan