Evaluasi Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Atas Pembagian Wilayah Kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan evaluasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran. Hadirnya kebijakan pembagian wilayah kerja dalam dunia pemerintahan di Kabupaten Lamongan menjadi salah satu Langkah strategis pemerintah dalam menciptakan dunia pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah kerja dan juga evaluasi kebijakan dengan menggunakan tahapan model evaluasi menurut Lester dan Stewart ada Empa telemen untuk mengevaluasi kebijakan yakni Pengkhususan, Pengukuran, Analisis dan Rekomendasi. Hasil yang diperoleh diketahui bahwasanya, dalam pelaksanaan pembagian wilayah kerja tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya yang terjadi di lapangan bahwasanya ada beberapa masyarakat yang kurang puas atas kebijakan ini. Ada beberapa poin dalam kebijakan ini yang dapat dievaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini di kemudian hari. Seperti halnya apakah kebijakan ini sudah efektif menimbang ada banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidak puasan kebijakan ini, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang menerima informasi yang akurat, yang kedua kurangnya fasilitas yang memadai, hal ini juga mempunyai peran penting dalam mendukung kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yakni kualitas pelayanan yang dirasa masih belum memuaskan masyarakat. Melalui proses evaluasi yang telah dilakukan ditemukan beberapa rekomendasi dan saran yang dapat peneliti berikan yakni dengan optimalisasi proses sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Paciran sehingga kehadiran kebijakan ini lebih dikenal dan dapat dimaksimalkan. Selain itu perbaikan serta penambahan fasilitas juga menjadi salah satu saran agar dapat menunjang kebijakan pembagian wilayah kerja. Dan yang terakhir yakni memperbaiki pelayanan, hal ini yang terpenting karena kepuasan masyarakat didapatkan atas pelayanan yang di berikan Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Puskesmas, Pembagian Wilayah Kerja