Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Waduk Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dengan Dasar Surat Keputusan Gubernur (Analisis Yuridis Putusan PN.Bangil Nomor 17/Pdt.G/2020/Pn.Bil)

Abstract

Di era globalisasi kebutuhan masyarakat terhadap tanah semakin meningkat di tengah pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Tanah merupakan kebutuhan primer bagi penduduk baik untuk tempat tinggal maupun lapangan pekerjaan. Untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah perlu ada regulasi yang mengatur perolehan dan peralihan hak-hak atas tanah masyarakat, termasuk perolehan dan peralihan hak milik atas tanah masyarakat yang berasal dari tanah negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam keabsahan proses peralihan hak atas tanah waduk aset Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur kepada 7 orang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menekankan pada analisis masalah-masalah hukum (legal issues) dengan mempergunakan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan bahan kepustakaan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bil Hasil dari penelitian ini adalah secara kewenangan PPAT berwenang membuat Akte Tanah dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur atas aset waduk Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur Kepada 7 Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat setelah di tingkatkan menjadi Sertidikat Hak Milik dan dialihkan kepada Badan Hukum/Developer , dan juga secara regulasi yang ada peralihan hak atas tanah aset bekas waduk Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur sudah Sah sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. (Inkracht van gewijsde)