| dc.description.abstract | Badan penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial guna menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Namun demikian, pada aspek program BPJS khususnya di kepulauan masalembu masih membutuhkan perhatian khusus, sebab di kepulauan masalembu masih terdapat beberapa kelemahan dan kendala dalam proses implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bagi pengguna badan penyelenggara jaminan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dimana proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian tersebut dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai penanda agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat di tinjau dari lima faktor. Diantaranya; (1). Tersedia; pelayanan, tempat UGD, USG, Serta lab sudah tersedia. (2). Dapat diterima; program BPJS sepenuhnya dapat terakses oleh masyarakat masalembu. (3). Mudah dicapai; lokasi yang tersedia sepenuhnya dapat terakses oleh masyarakat sehingga pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi hal yang pokok. (4). Dapat dijangkau; adanya program BPJS tentunya dapat menjangkau dan membantu finansial masyarakat. (5). Bermutu; bahwa kebermutuan program BPJS sudah maksimal dan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Kemudian dari segi hambatan, sedikitnya ada tiga : pertama, dari segi sumberdaya manusia. Kedua, internet dan infrastruktur. Ketiga, birokrasi.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kesehatan, BPJS | en_US |
