Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Bandara Betoambari Kota Baubau)

Abstract

Pemerintah Indonesia terus mengadakan pembangunan di berbagai bidang yang sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengadakan pembangunan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum membutuhkan tanah sebagai salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah tanah yang dikuasai oleh negara itu terbatas. Berdasarkan keadaan tersebut maka pemerintah melakukan pengadaan tanah dengan menggunakan tanah perseorangan atau badan hukum yang telah dikuasai untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, Bandara Betoambari kota Baubau melakukan pembangunan yakni perluasan kawasan landasan pacu yang membutuhkan tanah-tanah di sekitar kawasan Bandara. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu, Bagaimana proses Pelaksanaan Pemberia Ganti Rugi Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pengembangan Bandara Betoambari Kota Baubau, Hambatan-Hambatan apa saja yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi yang diberikan dari Pengembangan Bandara Betoambari di Kota Baubau, dan Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi yang diberikan dari Pengembengan Bandara Betoambari di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang mana keduanya saling berhubungan dari konsep konsep dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi hak atas tanah bersama dengan pembebasan lahan perluasan kawasan Bandara Betoambari Kota Baubau telak dilakukan 2 tahap yang berjumlah 23 bidang tanah dengan total luas 34,177 M², hambatan yang terjadi yaitu terdapat sertifikat tanah pemilik yang telah digadaikan untuk memperoleh pinjaman di bank, Upaya mengatasi hambatan tersebut pemerintah kota memberikan waktu untuk menyelesaikan cicilan dari pinjaman bank tersebut dan mendorong masyarakat yang terakit dalam pinjaman tersebut untuk menyelesaikan kewajiban dari pemilik sertifikat.