Dinasti Politik Rkh Fuad Amin Dalam Mempertahankan Kekuasaannya Periode Tahun 2003-2013 Di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur

Abstract

Fenomena dinasti politik merupakan salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang membuka ruang bagi elit daerah untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan berbasis jaringan keluarga. Di Kabupaten Bangkalan, kekuasaan keluarga Fuad Amin berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan tetap memiliki pengaruh politik yang kuat meskipun menghadapi persoalan hukum dan kritik publik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dinasti politik Fuad Amin mampu mempertahankan kekuasaannya dalam sistem pemerintahan daerah serta bagaimana masyarakat memandang keberlanjutan kepemimpinan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bangkalan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan dengan fenomena dinasti politik. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian menggunakan perspektif Harold D. Lasswell, yaitu who gets what, when, and how, untuk memahami aktor utama, distribusi kekuasaan dan sumber daya, strategi mempertahankan kekuasaan, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dinasti politik Fuad Amin dipengaruhi oleh dominasi figur sentral yang mengendalikan jaringan kekuasaan hingga tingkat lokal, reproduksi elite dalam lingkaran yang relatif tetap, serta strategi politik berupa penguatan hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat, distribusi sumber daya kepada kelompok pendukung, dan pembangunan fisik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi tersebut membentuk legitimasi sosial yang memungkinkan dinasti mempertahankan pengaruh politiknya dalam jangka panjang. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan dinasti politik tidak hanya ditentukan oleh hubungan kekerabatan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola jaringan kekuasaan, membangun legitimasi sosial melalui kinerja pembangunan, serta menyesuaikan strategi politik dengan karakter sosial masyarakat lokal. Namun demikian, keberadaan dinasti politik juga berdampak pada terbatasnya kompetisi politik, kecenderungan partisipasi masyarakat yang pragmatis, serta potensi melemahnya akuntabilitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pemerintahan, transparansi kebijakan, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat menjadi penting untuk menjaga kualitas demokrasi.