Analisis Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami: Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia

Abstract

Penelitian ini membahas hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami dari perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Al-Qurthubi menegaskan pentingnya mempertimbangkan pandangan dan kemauan perempuan, terutama istri pertama, sebelum seorang suami mengambil keputusan untuk menikah lagi. Hukum Islam mengharuskan adanya persetujuan dari istri pertama, yang menunjukkan bahwa perempuan harus memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Persetujuan ini harus diberikan dalam keadaan bebas dan sadar, bukan karena tekanan atau ketidakberdayaan. Lebih jauh, hukum Islam membagi poligami menjadi tiga kategori: sunnah, makhruh, dan haram. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diperbolehkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup sumber data primer seperti Al-Qur’an, Hadist, dan undang-undang terkait, serta sumber data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum. Di sisi lain, perspektif HAM menekankan pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan, dan saat pembubaran perkawinan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit mengakui hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih pasangan dan menolak poligami tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga hak hukum yang harus diakui oleh negara. Melalui analisis yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak perempuan dalam praktik poligami. Diharapkan agar kedua perspektif hukum Islam dan HAM dapat bersinergi untuk menciptakan mekanisme hukum yang adil dan berbasis gender. Dengan demikian, martabat dan kesejahteraan perempuan dalam konteks poligami dapat terjaga, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara efektif dalam kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.