Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kepada Keluarga Miskin (Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2025/2026)

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terhadap keluarga miskin di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya permasalahan kemiskinan, khususnya keterbatasan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan meskipun berbagai program bantuan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bantuan pangan berdasarkan teori Richard M. Steers meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Secara umum, kebijakan bantuan pangan telah memberikan manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan serta mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang disebabkan oleh perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta belum maksimalnya proses pembaruan dan verifikasi data penerima. Pada aspek integrasi, pelaksanaan kebijakan melibatkan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta RT/RW dalam proses pendataan, verifikasi, distribusi, dan pengawasan bantuan. Namun, koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat melalui komunikasi dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran. Agar menjadi program yang lebih membangun, bantuan pangan perlu dikembangkan tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diintegrasikan dengan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan meliputi dukungan pemerintah daerah, keterlibatan perangkat kelurahan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pembaruan data penerima, perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi agar kebijakan bantuan pangan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Bantuan Pangan, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat, Kelurahan Purwantoro.