Pada penelitian ini, penulis membahas tentang status anak hasil dari pernikahan di bawah tangan/sirri yang memperoleh akta kelahiran anak biologis dari ibu. Yang dimana di dalam putusan Mahkamah Konstittusi No 46/PUU-VIII/2010 status anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan/sirri ini mempunyai status anak biologis dari ayah dan ibu biologisnya dibuktikan dengan ilmu sains atau tes DNA. Legalitas pernikahan yang menggunakan wali hakim sebagai walinya dimana seharusnya Pegawai Pencatatan Nikah tidak mencatatkan pernikahan sah nya dikarenakan menggunakan wali hakim yang tidak ditunjuk oleh negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menentukan dua rumusan masalah yang dapat menunjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai harapan. Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :1.Bagaimana legalitas pernikahan dibawah tangan/sirri yang wali hakimnya tidak ditunjuk oleh Negara menurut putusan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mlg? 2.Apa implikasi hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam pernikahan dibawah tangan/sirri yang wali hakimnya tidak ditunjuk oleh Negara menurut putusan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mlg? Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengolah data primer selanjutnya melakukan analisis dengan dasar data sekunder . Data primer merupakan data yang didapatkan dari Perundang undangan dan putusan hakim. Data sekunder meliputi Rancangan Undang-undang, dan karya ilmiah para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah status anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan/sirri dengan wali hakim yang tidak di tunjuk oleh negara, anak dari pernikahan dibawah tangan/sirri hanya mendapatkan hak pemeliharaan (Hadhanah), mendapat wasiat wajibah, mendapatkan perlakuan yang adil, dan anak hasil pernikahan dibawah tangan/sirri wajib berbakti kepada ayah biologisnya