Penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia termasuk di Kota Batu, sementara perlindungan dan pelayanan terhadap korban sudah dilakukan namun masih belum optimal. Maka diperlukan sebuah regulasi yang mampu memberikan penjelasan secara spesifik tentang mekanisme penyelenggaraan perlindungan yang dapat memudahkan korban untuk mendapatkan perlindungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu? 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013? 3) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang ada dianalisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu dilaksanakan melalui berbagai upaya perlindungan diantaranya upaya perilindungan secara preventif, represif dan rehabilitatif. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan belum optimal, adanya korban yang tidak melaporkan kejadian dan masih adanya korban yang mencabut laporannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala setiap tahunnya kepada semua pihak yang terkait.