Perusahaan pembiayaan ini menghadapi dilema ketika konsumen/nasabah nya wanprestasi atau telat atau gagal bayar. Perusahaan leasing akan berupaya mengembalikan hak nya yaitu baran yang telah menjadi jaminan fidusia, sepintas Nampak hubungan keperdataan, tapi kita ketahui bersama seringkali upaya untuk mengembalikan hak perusahaan leasing ini kesulitan, akhirnya beberapa dari perusahaan ini menggunakan jasa debt collector. Rumusan masalah bagaimana Peran jasa debt collector dalam penarikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan Di Kota Kediri, Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan finance menggunakan jasa debt collector dalam penarikan jaminan fidusia Di Kota Kediri, dan akibat hukum penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debt Collector. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian Peran Jasa Debt collector Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Kediri. saling membutuhkan untuk menangani masalah kredit macet antara debitur yang wanprestasi dan kreditur Perusahaan Pembiayaan akan tetapi debt collector penyelesaikan permasalahan kredit macet kendaraan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum dan harus menggunakan cara yang profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Finance Menggunakan Jasa Debt collector Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Di Kota Kediri. a) Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak efisien dan efektif. b) Bertele-tele proses penegakan hukum menimbulkan kekecewaan masyarakat. c) Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat. d) Debt collector dianggap lebih mempu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Akibat Hukum Penarikan Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Debt Collector. yang mengambil objek jaminan fidusia dengan merampas serta mengancam debitur termasuk pada perbuatan tindak pidana. Tindakan tersebut sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 368 KUHP (buku Undang-Undang hukum Pidana). menyebabkan akibat hukum yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.