Semakin banyak usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan bisnis waralaba di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya menggunakan perjanjian baku (sepihak) menjadi landasan mengapa penulis mengangkat judul ini. Dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat yakni bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba (Franchisee) dalam Suatu Perjanjian Baku serta bagaimana Hubungan Hukum dalam Perjanjian Baku PT. Poci Kreasi Mandiri Antara Penerima (Franchisee) dan Pemberi Waralaba (Franchisor) Ditinjau dari Aspek Ketentuan Kebebasan Berkontrak Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yakni Perlindungan Hukum penerima waralaba dalam perjanjian baku tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan asas-asas dalam berkontrak. Kemudian perjanjian waralaba antara franchisee dan franchisor PT. Poci Kreasi Mandiri telah timbul hubungan hukum. Bapak huda telah menyetujui isi perjanjian tersebut, secara tidak langsung keduanya memiliki kewajiban dan hak untuk dipenuhi, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang undang bagi keduanya, asas kebebasan berkontrak menjadi landasan perjanjian baku ini.