Kripto merupakan komoditi tidak berwuud yang berbentuk digital menggunakan kriptografi. Legalitas asset kripto di Indonesia belum mendapat pengaturan yang tegas Dalam penggunaannya. Dan di perlukannya badan pengawas yang mengatur segala aktifitas transaksi guna perlindungan hukum bagi investor dalam perdagangan aset digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa untuk Legalitas aset kripto Bank Indonesia menempatkannya sebagai uang digital sehingga dilarang sebagai alat pembayaran, sementara Kementerian Perdagangan menempatkannya sebagai aset digital sehingga diperbolehkan untuk diperdagangkan pada Bursa Berjangka. normatifnya masih terdapat pertentangan dalam melihat uang kripto. Perlindungan hukum investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang dapat ditimbulkan baik secara pidana yakni kerugian yang disebabkan oleh cyber crime dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum