Penelitian ini dilakukan karena sering terjadi sengketa mengenai perjanjian kerja di mana situasi klausa yang memaksakan ijasah dari pekerja yang akan disita selama kontrak berlangsung. Sengketa ini terjadi karena fakta bahwa jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, kenaikan dari biaya hidup menyebabkan situasi panik di mana pencari kerja membuat pikiran mereka untuk mengambil pekerjaan yang tersedia dalam berbagai tugas selama mereka memperoleh mata pencaharian serta bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum tentang penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan terhadap para pekerjanya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) perjanjian kerja yang salah satu klausulnya menahan ijazah pekerja bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak ?, (2) Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas penahanan ijazah meskipun perjanjian kerja telah berakhir ? Metode Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konspetual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini bahwa penahanan ijazah masih dilakukan perusahaan dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak, dimana hal tesebut termasuk sebagai syarat objektif yang apabila dilanggar, maka batal demi hukum, hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan yang jelas mengenai boleh tidaknya menahan ijazah pekerja. Akibat kekosongan hukum ini maka banyak perusahaan yang menahan ijazah pekerja sebagai syarat diterimanya bekerja.