Pada skripsi ini, penulis membahas tentang permasalahan yang menyangkut dengan peranan pemerintah daerah menangani pajak bumi dan bangunan serta penghasilan asli daerah yang berada di Kota Batu pada tahun 2015. Pemilihan tema dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Batu pada tahun tersebut dikarenakan banyak terjadi kendalakendala yang mempengaruhi penghasilan asli daerah setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran PEMDA untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam membayar PBB? 2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dispenda dalam pelaksanaan Pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu? 3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dispenda untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Batu?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundangundangan. Pengumpulan bahan hukum tersebut dikaji dan di analisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, tidak banyak peranan bahkan minim sekali untuk Pemerintah Daerah dalam menangani hal tersebut dikarekan pentingnya masalah ini berkaitan langsung dengan Dinas Pendapatan daerah dan Pajak Daerah. Lalu memperlihatkan beberapa kendala dalam masalah pajak daerah setempat yang dirasakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.