Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Malang)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah.
Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Pemungutan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Studi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)Kota Malang)
Syafiie, Andre (Universitas Islam Malang, 2023-03-29)Salah satu dari pajak daerah adalah pajak rumah hotel kategori rumah kos yang mempunyai potensi yang besar untuk ditingkatkan pungutan pajaknya yang diharapkan makin besar seiring berkembangnya Kota Malang. Pengenaan ... -
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang)
Karima, Dina (Universitas Islam Malang, 2021-03-05)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ... -
Analisis Yuridis Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dprd Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Saifudin (Universitas Islam Malang, 2022-05-31)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Daerah. ...