Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi notaris dengan adanya itikad buruk penghadap yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya serta untuk mengetahui dan menganalisis apa dasar pertimbangan hakim sehingga notaris dipidana akibat itikad buruk para penghadap yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.Penelitian ini adalah penelitian normatif. Didukung dengan bahan hukum/data sekunder yang berupa jurnal, buku serta bahan kepustakaan lain didukung oleh wawancara sebagai data pendukung serta bahan hukum/data primer berupa undang-undang. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian tesis ditemukan bahwa perlindungan hukum dalam hal pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan ketentuan mengenai persetujuan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sudah optimal pada kasus ini. Selain itu, perlindungan hukum yang juga seharusnya diberikan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak maksimal. Pihak yang beritikad baik dalam kasus ini yakni RD justru tidak dilindungi oleh hukum. Disamping itu Notaris dapat mengupayakan perlindungan hukum yang bersifat preventif guna pencegahan dari Notaris itu sendiri yakni bertindak profesional dengan mencari kebenaran materiil in casu, seharusnya notaris bisa menggali obyek hak yang sebelum menghadap notaris ternyata sudah terlebih dahulu di jual kepada pihak lain. Notaris tidak patut mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal karena bertindak lalai dan tidak bisa menjaga kepentingan para pihak terkait agar tetap terlindungi.Saran penulis, yakni kasus yang terjadi pada Notaris TP akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris seharusnya menjadi contoh dan peringatan terhadap seluruh kandidat calon Notaris dan Notaris yang sudah berpraktek bahwa Notaris jangan sekali-kali berkenan untuk diminta menyimpan sertifikat asli yang belum jelas peruntukkannya. Sebab bila terjadi permasalahan di kemudian hari Notaris bisa di ikut sertakan.