Analisa Penerapan Sharia Compliance Securities Crowdfunding (Studi Kasus Fundex Platform)

Abstract

Fintech syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Semua merupakan bagian dari sektor keuangan bank (IKBS) dan industri ketularan bank terbaik dan termudah Indonesia (IDKNBS). Sektor kesektor Indonesia (SKE) meruakan terbuah terbahan terbesar Indonesia (TBS) is a tertiary sector dan financial sector. Industriy and nonbank terbatahan Indonesia (IKKNBS) terhadaran terbaru dan sektor Indonesia. maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui apa itu Securities Crowdfunding, mekanisme dan mengenali dasar dasar hukum yang terjadi di Securities Crowdfunding serta penerapan Sharia Compliance Securities Crowdfunding Securities crowdfunding (SCF) adalah platform digital untuk mendanai usaha mikro pemula. Regulasi baru menggantikan peraturan jasa keuangan nomor 37/POJK 04/2018. Peraturan OJK no 57/2020 juga menyinggung layanan urun dana merupakan suatu penawaran saham berbasis teknologi informasi. Securities Crowdfunding mirip dengan investasi pasar modal, melibatkan UMKM, SCF, dan Investor. Securities crowdfunding pada fintech syariah sudah sesuai aturan DSN-MUI/II/2018. Produk termasuk ekuitas, utang, dan sukuk. Efek Bersifat Ekuitas (EBE) adalah penerbitan saham baru oleh perusahaan dengan harga tertentu kepada pemodal untuk memperoleh saham dalam perusahaan. Selain itu, SCF telah membentuk ALUDI (Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia) untuk mendukung penyelenggara SCF di Indonesia dengan tujuan mengembangkan dan mempertahankan industri SCF melalui advokasi, informasi, konsultasi, dan pengawasan fungsional. 16/POJK. 01/2021 adalah kebijakan OJK tahun 2021. 57/POJK. 04/2020 adalah aturan OJK di Indonesia. 12/POJK.03/2017 ini mengatur tentang crowdfunding atau penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Peneliti menggunakan teori-teori untuk menjelaskan data observasi dan dokumentasi yang diperolehnya. POJK mengatur ketentuan umum di Bab 1 Pasal 1, Pasal 3, Pasal 3 Bagian ke-6, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23 Bagian ke-3, Bagian ke-6, Pasal 40 Bagian ke-8, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Bab IV jasa layanan urun dana. Dalam POJK, pendaftaran efek di KSEI berdasarkan fatwa MUI. Efek dapat dipindahkan dari escrow account ke rekening giro penerbit. Kepatuhan syariah tidak dijelaskan secara detail dalam fatwa MUI, tetapi dijelaskan dalam POJK V/37. Dana dapat digunakan untuk bisnis, produk, pemasaran, dan riset. Kepatuhan syariah dapat ditemukan dalam fatwa MUI dan dijelaskan dalam POJK Pasal 34, 42, 47, 50, 51, 62, 63. Penerbit dalam membagikan dividen mengikuti fatwa MUI Keempat dengan patuh. Diatur oleh OJK Pasal 16 i, Pasal 47, dan Pasal 66. Penerbit wajib mengembalikan dana investasi sesuai fatwa MUI tentang Efek Syariah sebelum jatuh tempo. POJK Pasal 23 (2f), 30 (1f), 42 (8d), 47 (3h), 62 (6b), dan 63 (4e) membahas analisa fundex pemodal dan registrasi. Lengkapi form dengan data pribadi: nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, email, nomor HP, alamat KTP, kota, kecamatan, kelurahan, dan pos. Fatwa MUI dan OJK tidak membatasi usia, tetapi perlu ada bukti KTP atau NPWP.

Kata Kunci: Analisis Penerapan Sharia Compliance Securities Crowdfunding, Mekanisme Dasar Hukum Securities Crowdfunding, Securities Crowdfunding Syahria, OJK, securities crowdfunding UMKM dan investor