MT - Notary: Recent submissions
Now showing items 121-140 of 161
-
Kewenangan Notaris Sebagai Dewan Sengketa Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
(Universitas Islam Malang, 2021-06-01)Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah mengakomodir penyelesaian perselisihan diatur melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. ... -
Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) demi Mewujudkan Kepastian Hukum
(Universitas Islam Malang, 2021-07-10)Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah . Sertifikat tanah yang ... -
Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)
(Universitas Islam Malang, 2021-07-03)Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Dipilihnya ... -
Akibat Hukum Hibah Wasiat Tanah yang Tidak Didaftarkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam
(Universitas Islam Malang, 2021-07-22)Hukum waris akan terbuka jika orang yang memiliki harta peninggalan telah meninggal dunia, namun pada kenyataanya sering kali terjadi sengketa ataupun perselisihan yang membuat hubungan antar saudara dalam keluarga retak. ... -
Analisis Yuridis Terhadap Diberlakukannya Sertipikat Elektronik Kaitannya Sebagai Alat Bukti di Persidangan
(Universitas Islam Malang, 2021-09-29)Sertifikat sebagai hasil akhir dari proses pendaftaran hak atas tanah memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan serta sebagai alat bukti yang kuat bagi pemilik hak pada saat terjadi sengketa pertanahan. Sertifikat ini ... -
Pertanggungjawaban Notaris atas Ketidakhadirannya dalam Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit
(Universitas Islam Malang, 2021-07-03)Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang ... -
Penggunaan Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam dalam Pembuatan Akta Notariil
(Universitas Islam Malang, 2021-07-22)Akad ialah sebuah peristiwa yang terjadi di antara para pihak (aqid) yang melaksanakan ijab dan qabul atas suatu objek yang mana keduanya bersepakat mengadakan suatu perjanjian atas objek tersebut. Akad dalam ajaran Islam ... -
Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah Palaba Pura dalam Masyarakat Hukum Adat Bali dalam Tinjauan Hukum Agraria (Studi Kasus di Desa Bungaya Kangin, Karangasem, Bali)
(Universitas Islam Malang, 2021-07-22)Penelitian tentang “Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah Palaba Pura dalam Masyarakat Hukum Adat Bali” (Studi Kasus di Desa Bungaya Kangin, Karangasem, Bali) ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan ... -
Status Hukum Kepemilikan Apartemen Hak Guna Bangunan yang dibangun diatas Tanah Hak Milik Kepunyaan Pemilik Lahan
(Universitas Islam Malang, 2021-07-10)Penelitian ini membahas 1) Apakah kepemilikan apartemen dengan status Hak Guna Bangunan yang dibangun diatas tanah Hak Pemilik Lahan dapat diperpanjang masa kepemilikannya, 2) Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi ... -
Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Harga Transaksi Jual Beli dengan Harga yang Tercantum didalam Akta Jual Beli (Studi di Kabupaten Nganjuk)
(Universitas Islam Malang, 2021-07-22)Dalam akta jual beli, obyek dan harga harus dicantumkan dengan jelas. Harga merupakan syarat yang paling menonjol dalam akta jual beli, apabila harga tidak dicantumkan maka akan merubah makna dari akta jual beli itu sendiri. ... -
Keabsahan Akta Perkawinan Incest dan Penetapan Kewarisan pada Anak Hasil Incest Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG)
(Universitas Islam Malang, 2021-07-03)Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan inilah yang disebut ... -
Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Penguasaan Tanah Tanpa Hak Terhadap Hutan Produksi dalam Persepektif Hukum Agraria (Studi Kasus di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)
(Universitas Islam Malang, 2021-07-22)Pemanfaatan kawasan hutan untuk pertanian telah di atur sedemikian rupa, berupa sistem izin pengelolaan kawasan hutan agar kelestarian kawasan hutan dapat terjamin. Akan tetapi para petani di Kecamatan Brondong Kabupaten ... -
Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terkait Pembukaan Kerahasiaan Isi Akta Kepada Pihak Ketiga Tanpa Hak dan Ijin
(Universitas Islam Malang, 2021-07-03)Notaris memiliki jabatan kepercayaan dari orang yang bersedia menyerahkan kepercayaanya kepada notaris dan notaris mempunyai kewajiban dalam menjaga rahasia semua yang diberitahukan kepada notaris, meskipun hal itu tidak ... -
Analisis Yuridis Prosedur Pembuatan Akta Izin Roya Hak Tanggungan dan Kedudukannya Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang
(Universitas Islam Malang, 2021-07-03)Pembuatan Akta Konsen Roya tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam praktik dibuat sebagai pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang hilang untuk ... -
Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan
(Universitas Islam Malang, 2021-07-22)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur mengenai pokok-pokok penyelenggaraaan pendaftaran tanah pada Pasal 5 – Pasal 12, yang pada intinya menyatakan bahwa ... -
Implikasi Yuridis Pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) di Indonesia Setelah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
(Universitas Islam Malang, 2021-05-27)Surat Keterangan Waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah, maka ... -
Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung dan Anak Angkat dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn)
(Universitas Islam Malang, 2021-02-20)Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum antara kedua orang yaitu antara suami dan istri beserta keluarga dari suami dan keluarga dari istri. Indonesia mempunyai dua jenis perkawinan yang dilegalkan yaitu ... -
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Terkait Tidak Tanda Tangan di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Malang, 2021-05-28)Tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Terkait Tidak Tanda Tangan Di Hadapan Notaris” dengan tiga okok permasalahan yakni 1.Bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pejabat ... -
Efektivitas Pasal 2 Ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) dalam Proses Pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Notaris Kota Malang
(Universitas Islam Malang, 2021-03-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) dalam proses pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Notaris Kota Malang dan ... -
Analisia Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat Adat
(Universitas Islam Malang, 2021-04-10)Komitmen Presiden tersebut merupakan suatu respon atas putusan yang bersifat final dan mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan bagian dari ...