MT - Law Science: Recent submissions
Now showing items 101-120 of 127
-
Kebijakan Merubah Kebiasaan Masyarakat dengan Menerapkan Standart Protokoler Pencegahan Virus Covid-19 Melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
(Universitas Islam Malang, 2021-10-14)Pada iawal itahun i2020 iini, idunia idikejutkan idengan iwabah ivirus corona i(Covid-19) iyang menginfeksi ihampir iseluruh inegara idi idunia. iWHO semenjak iJanuari 2020 itelah menyatakan idunia imasuk ike idalam idarurat ... -
Peran Aktif Hakim Pengadilan Agama dalam Memeriksa Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)
(Universitas Islam Malang, 2021-09-20)Asas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama ialah salah satunya asas sederhana, cepat dan biayaringan. Namun dalam peraktiknya penyelesaian sengketa ekonomi syariah membutuhkan waktu yang cukup lama. ... -
Implementasi Visi Desa Berdaya Kota Berjaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022
(Universitas Islam Malang, 2021-02-20)Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu tanggal 21 Juni 2001, secara resmi telah terbentuklah Kota Batu sebagai daerah otonom baru di Jawa Timur. Sebagai daerah otonom Kota Batu ... -
Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Hukum Membuat Laporan Polisi yang Didasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017)
(Universitas Islam Malang, 2021-06-04)Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Hukum Membuat Laporan Polisi Yang Didasarkan Perbuatan Melawan Hukum, membahas masalah (1) Bagaimana keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan ... -
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak Luar Kawin
(Universitas Islam Malang, 2021-05-25)Berangkat dari kewenangan judicial review, MK berhak untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana tampak pada putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 ... -
Studi Pemikiran Prof. Yusril Ihza Mahendra tentang Transformasi Syari’at Islam ke dalam Hukum Nasional
(Universitas Islam Malang, 2021-06-22)Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut perhitungan statistik yang dikeluarkan pemerintah, 87,18 persen penduduk Indonesia adalah muslim. Namun demikian sistem hukum yang berlaku adalah ... -
Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Ilegal Fishing) di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2020-11-20)Salah satu kekayaan alam dari bangsa Indonesia adalah sumber daya alam dari bumi laut Indonesia mulai dari indahnya terumbu karang hingga jutaan bahkan milyaran ikan yang bersemayam dalam bumi laut Indonesia. Namun demikian ... -
Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Memutilasi Mayat Korban dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi
(Universitas Islam Malang, 2020-11-20)Tindakan krimininalitas tidak hanya mengganggu ketentraman dan kenyaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegera, tetapi lebih dari itu kejahatan juga dapat menimbulkan kegelisahan dan rasa ketakutan yang lebih terhadap ... -
Perkawinan Dibawah Umur di Masa Pandemi Covid 19 Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang Undang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
(Universitas Islam Malang, 2021-07-01)Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Penentuan batas usia perlu dilakukan karena didalam perkawinan ... -
Politik Hukum Pelarangan Kegiatan Ormas di Indonesia (Studi Kasus Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam)
(Universitas Islam Malang, 2021-07-01)Pembubaran Ormas yang dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, lebih menonjolkan sikap otoriter dan membuka ruang kesewenang-wenangan terhadap segala bentuk ormas di Indonesia. Hal ini tentu mengancam terhadap ... -
Modus Operandi Tindak Pidana Perbankkan dan Upaya Penanggulannya di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2020-11-20)Dalam arus globalisasi tidak dapat dipungkiri bahwa dunia perbankan menjadi salah satu dari sekian banyak penggerak ekonomi suatu bangsa tak terkecuali Indonesia yang hampir sebagian besar dalam proses transaksinya melibatkan ... -
Keterlibatan TNI dalam Darurat Corona Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
(Universitas Islam Malang, 2021-04-29)Seperti kita ketahui bahwa saat ini Bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa baru dalam darurat virus corona (covid-19) , suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu kebiasaan sebelum tersebarnya ... -
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Probolinggo
(Universitas Islam Malang, 2021-06-04)Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perusahaan yang berada ... -
Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin
(Universitas Islam Malang, 2021-04-12)Tesis dengan judul “Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin” ini berangkat dari permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi ... -
Penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi (ATV) Sebagai Media Televisi Publik Lokal dan Perusahaan Pers
(Universitas Islam Malang, 2021-09-25)Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi untuk penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik di Indonesia, baik sebagai fungsi layanan masyarakat ... -
Implementasi Strategi yang Dilakukan Dprd Dalam Membangun Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Studi di DPRD Kota Batu)
(Universitas Islam Malang, 2020-11-20)Salah satu idealitas otonomi daerah yang diatur norma hukum adalah terwujudnya konstruksi pemerintahan daerah yang baik dan berwibawa (sebagaimana yang dikehendaki norma yuridis). Kuatnya pemerintahan daerah ditandai ... -
Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi
(Universitas Islam Malang, 2020-07-16)harus ada pada tertanggung. Kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu batal. Problematika yuridis dalam penelitian ini adalah ... -
Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan
(Universitas Islam Malang, 2020-06-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengefektifkan mediasi dalam penyelesaian perkara ... -
Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Universitas Islam Malang, 2020-08-12)Penyebaran informasi melalui media sosial ini sering sekali dijadikan alat untuk menyebar kebencian, buli orang, memfitnah orang, dan menyebarkan berita Bohong (Hoax). Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tanggal 17 ... -
Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
(Universitas Islam Malang, 2020-07-04)UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) menyebut kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan ...