UT - Law Science: Recent submissions
Now showing items 601-620 of 641
-
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tentang Pemberian Deponering oleh Jaksa Agung dalam Perkara Pidana di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Penyampingan perkara oleh Jaksa Agung yang diperoleh dari kewenangan mutlak oleh undang-undang mengalami banyak perkembangan, yakni salah satunya adalah perubahan tentang mekanisme pemberian deponering, setelah adanya ... -
Peranan DPRD Periode 2014-2019 dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Universitas Islam Malang, 2020-06-01)Pada dasarnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan amanat rakyat kepada pemerintah melewati DPRD untuk pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat diambil, ... -
Hambatan-Hambatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Menyusun Surat Dakwaan (Studi : di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Penuntutan adalah pemeriksaan di muka hakim untuk memperoleh putusan. Penuntutan seorang dengan tindak pidana tidak bisa diwakilkan, melainkan diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, tugas utamanya adalah sebagai ... -
Perlindungan Negara terhadap Hak Anak Terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
(Universitas Islam Malang, 2020-07-25)Pemeliharaan anak terlantar mendapat perlindungan negara dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sesuai jenis hirarkienya sampai ke tingkat kabupaten/kota. ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi ... -
Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang Mengatur tentang Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penetapan batas bidang-bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah di Kabupaten Kayong Utara. Alasan penulis mengambil judul tersebut karena banyak permasalah ... -
Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Fidusia (Studi Kasus di Fif Pasuruan)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-27)Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian di FIF Pasuruan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dalam hal pelaksanaan ... -
Analisis Yuridis Pasal 279 Ayat (1) KUHP yang Mengatur Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/Pn.Blt
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Perkawinan ialah perintah agama kepadayang mampu untuk segera melakukannya disebabkan oleh manfaat yang diperoleh dari perkawinan antara lain adalah mengurangi kemaksiatan dalam hal penglihatan ataupun perbuatan zina. ... -
Analisis Yuridis Tanggung Gugat PT. Pegadaian (Persero) atas Objek Gadai yang Mengalami Penurunan Nilai (Studi di PT. Pegadaian (Persero) Jl. Mayjend M.T. Haryono No. 104, Dinoyo, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit dan yang meminjamkan akan terjamin karena adanya jaminan yang dengan inilah letak pentingnya ... -
Pengaturan Pendapatan Dana Desa Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Penelitian di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)
(Universitas Islam Malang, 2020-10-15)Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang “Pengaturan Pendapatan Dana Desa sesuai dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ... -
Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Kasus di Desa Sumbernangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-25)Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam suatu pembangunan. Desa merupakan komunitas masyarakat dan penyelenggara dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan tidak bisa dipisahakan ... -
Pertanggungjawaban Pengusaha Konveksi Costacurta terhadap Konsumen akibat Adanya Wanprestasi
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Perjanjian yang terjadi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Dalam hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan “tiap tiap perikatan ... -
Penerqapan Pasal 285 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Kandung (Studi di Polres Malang)
(Universitas Islam Malang, 2020-08-07)Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang menunjukkan peningkatan grafik yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana delik-delik susila telah diatur dalam Bab XIV dari buku II yang ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xii/2014 tentang Kedudukan Otoritas Jasa Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Xii/2014 tentang Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Negara Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hal tersebut berdampak langsung pada legalitas lembaga yang ada di negara ini. Sebagai negara ... -
Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus P2TP2A Kota Pasuruan)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-25)Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus P2TP2A Kota Pasuruan). Hal ... -
Pelanggaran Hukum Kelalaian Petugas Penjaga Palang Pintu Perlintasan Kereta Api (Studi : PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Kereta Apimerupakansaranatransportasi modern dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupundirangkaikandengan kereta api lainnya yang,,bergerak dijalanrelyangterkaitdenganjadwalperjalanan Kereta Api. Didalamperjalanan ... -
Implementasi Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-25)Kekerasan yang di lakuan dengan tenaga bersama terhadap orang di muka umum merupakan tindak pidana, selain itu juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri kabupaten malang dalam menjatuhkan pidana ... -
Pelaksanaan Perwalian oleh Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang Malang Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang Nomor 16 Tahun 2019
(Universitas Islam Malang, 2020-07-21)Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui prosedur peralihan perwalian atas anak dari orang tua kepada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti ... -
Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasaahan eksistensi Dewan Pengawas KPK dalam hubungannya dengan pelemahan KPK. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terbentuknya Dewan Pengawas KPK yang memberi atribusi ... -
Analisis Yuridis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn
(Universitas Islam Malang, 2020-06-11)Anak ialah bagian terpenting dalam masyarakat serta suatu Negara. Oleh sebab itu penting bagi seluruh elemen dalam masyarakat untuk melakukan upaya guna memberikan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut tidak lantas ...