UT - Law Science: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 829
-
Perlindungan Konsumen terhadap Korban Kecelakaan Kapal Laut dalam Angkutan Penumpang (Studi Kasus di Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk)
(Universitas Islam Malang, 2026-02-21)Transportasi laut berperan krusial dalam konektivitas antar pulau di Indonesia, di mana kapal domestik wajib berbendera Indonesia dan dioperasikan warga negara Indonesia. Penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana perlindungan ... -
Kedudukan Sema Nomor 4 Tahun 1980 di dalam Penyelesaian Sengketa (Prejudicieel Geschil) di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2026-01-11)Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 merupakan produk kebijakan Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman administratif bagi badan peradilan di bawahnya dalam menyelenggarakan sistem peradilan, khususnya ... -
Urgensi Pengaturan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berlatar Belakang Sarjana Hukum demi Terwujudnya Fungsi Legislasi yang Ideal
(Universitas Islam Malang, 2026-02-23)Baleg adalah alat kelengkapan DPR RI khusus untuk membentuk undangundang, namun sangat disayangkan tidak ada kewajiban aturan pada anggota Baleg yang berlatar belakang sarjana hukum. Penelitian ini mengangkat rumusan ... -
Pertanggungjawaban Debitur terhadap Kreditur Pasca Gagalnya Pelaksanaan Putusan Homologasi (Studi Putusan Nomor 2PDT.SUS-Homologasi2024PN Niaga SMG)
(Universitas Islam Malang, 2026-02-25)Putusan homologasi merupakan pengesahan perjanjian perdamaian composition agreement antara debitur dan kreditur oleh Pengadilan Niaga. Setelah disahkan, debitur wajib melaksanakan seluruh isi perdamaian, termasuk pembayaran ... -
Penerapan Plan of Reorganization guna Merumuskan Homologasi yang Efektif dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat)
(Universitas Islam Malang, 2026-01-05)Penurunan PKPU dalam lima tahun terakhir mencerminkan perbaikan ekonomi sekaligus menurunnya kepercayaan terhadap efektivitas PKPU akibat praktik penyimpangan dan ketidakefisienan. Selain itu kegagalan homologasi kebanyakan ... -
Urgensi Penyidik Kepolisian Berlatar Belakang Sarjana Hukum demi Terwujudnya Penegak Hukum yang Ideal
(Universitas Islam Malang, 2025-01-17)Penyidik kepolisian memegang peran penting dalam proses peradilan pidana, namun tidak ada aturan yang mewajibkan latar belakang pendidikan hukum bagi calon penyidik. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas penyidikan dan ... -
Analisis Yuridis Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46PUU-VIII2010
(Universitas Islam Malang, 2026-02-12)Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi hubungan ... -
Pemberian Amnesti terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Malang, 2026-02-28)Pada Skripsi ini, penulis membahas mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia. Amnesti merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ... -
Peran Petugas LPKA Kelas I Kota Blitar dalam Membimbing Anak Pidana Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian
(Universitas Islam Malang, 2026-01-17)Skripsi ini membahas tentang peran petugas LPKA Kelas I Kota Blitar dalam membina anak-anak yang menjadi residivis pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini didasari oleh fakta bahwa tidak sedikit anak yang terlibat ... -
Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Sidomulyo Kota Batu)
(Universitas Islam Malang, 2026-01-17)Penelitian ini mengkaji implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Berdasarkan Undang- undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas ... -
Perbandingan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Kasasi terhadap Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Seseorang ( Studi terhadap Putusan Nomor 454PID.B2024PN SBY dan Nomor 1466 KPID2024)
(Universitas Islam Malang, 2026-01-28)Skripsi ini mengkaji perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan ... -
Tanggung Jawab Pemilik Kapal yang Nahkoda Kapalnya Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Studi Komparatif Hukum Pelayaran Indonesia dan Singapura)
(Universitas Islam Malang, 2026-01-17)Penelitian dalam bentuk skripsi ini mengangkat permasalahan tanggung jawab pemilik kapal yang nahkoda kapalnya berlayar tanpa surat persetujuan berlayar (SPB) menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Singapura. ... -
Kedudukan Hukum Surat Edaran Bersama Nomor 300.16902 209.5 2025; Nomor SE1VIII2025; Nomor SE10VIII2025 tentang Sound SystemPengeras Suara di Jawa Timur
(Universitas Islam Malang, 2026-01-09)Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum, kekuatan mengikat, dan pengaturan materi Surat Edaran Bersama (SEB) Gubernur Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Nomor ... -
Penggunaan Alat Bukti Penyadapan dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2026-01-17)Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dilakukan secara sistematis, tertutup, dan memanfaatkan teknologi komunikasi modern sehingga menyulitkan proses pembuktian apabila hanya ... -
Pemberian Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap (Studi Putusan Hakim Nomor 36PID.SUS-TPK2025PN.JKT.PST)
(Universitas Islam Malang, 2026-02-25)Dalam penelitian ini, penulis mengangkat isu mengenai pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi berupa suap dengan studi kasus Putusan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas terdakwa Hasto Kristiyanto. ... -
Kedudukan Hukum Pemerintah Sebagai Kreditor Mengenai Kewajiban Pelaku Usaha untuk Memenuhi Kekurangan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Malang, 2026-01-06)Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat topik yang berjudul KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH SEBAGAI KREDITOR MENGENAI KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN DANA JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN ... -
Penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus di Polres Kota Batu)
(Universitas Islam Malang, 2026-02-28)Pada skripsi ini, penulis mengangkat masalah penyidikan terhadap anak sebagai pelaku perundungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dengan fokus kajian praktik di Polres Kota Batu. Dewasa ini, perundungan ... -
Peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Korban Human Trafficking pada Kasus Rekrutmen Pekerja Migran (Studi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)
(Universitas Islam Malang, 2026-01-17)Penelitian ini mengkaji peran strategis Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak korban human trafficking khususnya kasus rekrutmen pekerja migran ilegal, dengan dasar hukum ... -
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Berdampak pada Lingkungan (Studi terhadap Putusan No. 5009 KPID.SUS2025 atas Nama Harvey Moeis)
(Universitas Islam Malang, 2026-01-17)Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana dari mereka yang terlibat dalam praktik korupsi yang berdampak pada lingkungan. Judul penelitian ini dipilih karena banyak kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, ... -
Penggunaan Asas Retroaktif dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2026-01-17)Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penggunaan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme di Indonesia yang lahir dari kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasca tragedi Bom Bali ...