Browsing Master Theses by Title
Now showing items 328-347 of 853
-
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kavling Tanah Oleh Pengembang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
(Universitas Islam Malang, 2021-07-01)Jual beli tanah oleh Pengembang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Jual beli kavling tanah oleh Pengembang dilarang, kecuali memenuhi beberapa syarat. ... -
Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Mensyaratkan Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Kerja
(Universitas Islam Malang, 2023-05-25)Penelitian ini dilakukan karena sering terjadi sengketa mengenai perjanjian kerja di mana situasi klausa yang memaksakan ijasah dari pekerja yang akan disita selama kontrak berlangsung. Sengketa ini terjadi karena fakta ... -
Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2024-02-17)Di dalam dunia digital, individu memiliki kebebasan untuk terlibat dalam beragam aktivitas, sesuai dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yakni berhubungan dengan orang lain salah satunya ialah transaksi. ... -
Keberlangsungan Organisasi Pramuka di Sekolah Pasca Penerapan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014
(Universitas Islam Malang, 2020-08-05)Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan organisasi pramuka yang ada disekolah setelah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 63 tahun 2014. Metode yang ... -
Kebijakan Bumdes dalam Mensejahterakan Masyarakat (Kasus Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-18)This research departs from Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which is part of the efforts to achieve the empowerment of the Indonesian State and Nation from the independence of its Villages. As for realizing an ... -
Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Rangka Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak
(Universitas Islam Malang, 2023-12-02)Penelitian tentang “Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Rangka Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak” bertujuan untuk menganalisis diversi dalam penyelesaian tindak ... -
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pemberian Sanksi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Malang, 2023-05-10)Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua ... -
Kebijakan Merubah Kebiasaan Masyarakat dengan Menerapkan Standart Protokoler Pencegahan Virus Covid-19 Melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
(Universitas Islam Malang, 2021-10-14)Pada iawal itahun i2020 iini, idunia idikejutkan idengan iwabah ivirus corona i(Covid-19) iyang menginfeksi ihampir iseluruh inegara idi idunia. iWHO semenjak iJanuari 2020 itelah menyatakan idunia imasuk ike idalam idarurat ... -
Kedudukan Akta Affidavit Dalam Pembuktian Sengketa Merek Asing Menurut Sistem Hukum Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2022-08-10)Besarnya peran merek, membuat para produsen saling berlomba-lomba untuk membuat merek yang tidak kalah menarik dengan merek lain yang terkenal, merek asing maupun lokal, agar konsumen di luar sana tertarik untuk membeli ... -
Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
(Universitas Islam Malang, 2023-11-14)Kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja tetapi juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya ... -
Kedudukan Dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
(Universitas Islam Malang, 2023-12-07)Penelitian tesis yang berjudul Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, mengangkat permasalahan (1) Bagaimana kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal menurut Undang-Undang ... -
Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi (Studi Pada Kantor Koperasi Karya Bahari Lombok Utara)
(Universitas Islam Malang, 2023-01-03)Penelitan ini tentang “Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi. Berangkat dari permasalahan (1). Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan ... -
Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2023-01-13)Kedudukan keterangan ahli dalam proses peradilan pidana Indonesia merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut pasal ini Keterangan ... -
Kedudukan Lembaga Praperadilan Dalam Hukum Pidana Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)Dalam implementasinya, praperadilan biasa dilakukan dalam negara hukum seperti Indonesia sepanjang proses penyidikan yang dilakukan didasarkan pada aturan dalam KUHAP, meskipun tidak semua putusan praperadilan dimenangkan ... -
Kedudukan Saksi Verbalisan Atas Pengakuan Melakukan Kekerasan Terhadap Tersangka Sebagai Alat Bukti
(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)Dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana memerlukan beberapa alat bukti sebagaimana terdapat dalam KUHAP sepert: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterarangan terdakwa. Saksi verbalisan tidak ... -
Kedudukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)Kedudukan tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau ... -
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Dan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, ... -
Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi Di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura)
(Universitas Islam Malang, 2022-09-14)Latar Belakang : Dalam UUD 1945 pasal 18 B, UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua dan Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua serta Perda Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 ... -
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Malang, 2020-10-27)Penelitian tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam legalisasi dan Waarmerking berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mempunyai tujuan untuk mengetahui ... -
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Wewenang Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Pada Beberapa Kantor Notaris Di Kabupaten Malang)
(Universitas Islam Malang, 2023-07-05)Dalam peristiwa hukum masyarakat biasanya melakukan sesuatu bukti pengikatan yang berupa perjanjian, perjanjian itu sendiri menerbitkan yang namanya perikatan, perjanjian adalah sumber dari perikatan, disamping sumber-sumber ...